Ribuan Pekerja Jatim Terancam PHK, Renny Singgung BLK Jangan Jadi Pabrik Sertifikat

Renny juga meminta Pemprov Jatim tidak berhenti pada data agregat. Sekitar 4.400 pekerja yang berpotensi terdampak harus segera dipetakan secara detail.

Pemerintah, kata dia, perlu mengetahui perusahaan yang sedang menghadapi tekanan, sektor yang paling rentan, jenis pekerjaan yang terdampak, hingga kompetensi pekerja yang berpotensi kehilangan pekerjaan. Dengan pemetaan tersebut, intervensi pemerintah dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.

"Harus jelas siapa yang berpotensi terdampak, sektor industrinya apa, kompetensinya apa dan peluang penyerapan kembali seperti apa. Dengan begitu, intervensinya tidak bersifat umum," ujarnya.

Persoalan lainnya ialah penanganan terhadap pekerja yang sudah terkena PHK. Jatim saat ini memiliki 16 UPT Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, Renny mengingatkan keberadaan BLK tidak boleh hanya diukur berdasarkan jumlah peserta pelatihan dan sertifikat yang diterbitkan.

"BLK jangan sampai menjadi pabrik sertifikat. Peserta dilatih, mendapat sertifikat, tetapi setelah itu kembali menganggur," katanya.

Menurut Renny, BLK harus diubah menjadi pusat transisi pekerjaan. Skemanya harus terintegrasi mulai dari profiling, pelatihan, sertifikasi, job matching, hingga penempatan kerja.

Bagi pekerja yang belum terserap industri, pemerintah juga perlu menyiapkan jalur alternatif berupa pendampingan kewirausahaan, akses pembiayaan, dan pengembangan usaha.

Renny turut mendorong perubahan indikator keberhasilan BLK. Menurut dia, keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari jumlah peserta maupun sertifikat yang dihasilkan.