Pakar Hukum Soroti Terpilihnya Adies Akdir sebagai Hakim MK, Dinilai Minim Transparansi

Saat itu, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyebut alasan menohok atas pencopotan Aswanto dari jabatannya tersebut.

Menurut Bambang kala itu, kinerja hakim konstitusi tersebut dianggap pihaknya mengecewakan lantaran acap kali membatalkan hasil produk undang-undang yang ditelurkan di Senayan lewat proses judicial review.

Posisi Aswanto kemudian digantikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) MK saat itu Guntur Hamzah. Menurut Dri, pergantian Hakim MK Aswanto oleh DPR pada 2022, yang ditengarai berkaiyan dengan putusan judicial review terhadap produk perundang-undangan, menjadi preseden dan memperlihatkan rapuhnya independensi hakim konstitusi ketika mekanisme pengusulan berada di bawah kendali fraksi-fraksi di Senayan.

"Dalam beberapa perkara, kalau kita lihat, kalau dari sisi tata negara itu memang ada dalam tanda kutip seperti ada balas jasa. Ya, memang akan sedikit mengkhawatirkan, ketika ada relasi-relasi politik, apalagi beliau pertamanya duduknya di legislatif, kemudian beliau menjadi hakim seperti itu. Jadi, memang pastilah ada kekhawatiran-kekhawatiran," ucapnya.

Meski demikian, Dri menyatakan tetap menunggu kinerja Adies Kadir setelah resmi menjabat sebagai hakim MK.

"Mungkin secara formalitas beliau sudah mumpuni. Sudah memenuhi dan beliau sudah mengundurkan diri, tetapi menurut saya sudah baguslah. Jangan sampai kan dia mendua, masalah ke depannya seperti apa, ya kita lihat saja," pungkasnya.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman sebelumnya menyatakan MK membutuhkan sosok hakim yang mampu menjaga dan mengembalikan marwah lembaga tersebut.

Adies Kadir telah disetujui DPR RI sebagai calon hakim konstitusi usulan parlemen dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 pada Selasa (27/1). (mcr12/jpnn)