22 Daerah di Jatim Tetapkan Status Darurat Kekeringan, 1,58 Juta Jiwa Terancam

Namun, dari 22 daerah tersebut, sebanyak 11 kabupaten telah mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada Pemprov Jatim.

Gatot menjelaskan permohonan tersebut diajukan karena kemampuan fiskal sejumlah pemerintah daerah telah digunakan secara maksimal untuk menangani dampak kekeringan.

"Ada 11 kabupaten yang sudah meminta dukungan ke provinsi. Artinya, mereka sudah melaksanakan dropping air bersih menggunakan anggarannya dan sudah maksimal, sudah habis, sehingga membutuhkan dukungan dari APBD provinsi," ujar Gatot.

Di sisi lain, sebanyak 15 pemerintah kabupaten masih mampu melakukan dropping air bersih secara mandiri menggunakan anggaran masing-masing.

"Sudah ada 15 kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih. Salah satunya seperti Bondowoso, Situbondo, Blitar, Ponorogo, Probolinggo ini sudah melakukan dropping air bersih," bebernya.

Untuk mendukung penanganan kekeringan, BPBD Provinsi Jatim telah menyiapkan sejumlah logistik dan sarana pendistribusian air bersih. Persediaan tersebut meliputi 5.410 ritase air bersih, 100 tandon lipat, 50 tandon, dan 9.600 terpal.

Gatot memastikan personel BPBD Jatim siap melakukan distribusi air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Namun, pemerintah kabupaten/kota yang terdampak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan kepada Pemprov Jatim.

"Kami pun sudah masif melakukan dropping air bersih, tetapi dengan catatan bahwa permohonan dropping tersebut harus diajukan oleh kabupaten/kota yang kekeringan," katanya.