Target 100 GW dan Bottleneck Energi Surya Indonesia
Akibatnya, aturan persaingan industri dunia ikut berubah. Dua dekade lalu, kawasan industri berlomba menawarkan upah tenaga kerja yang kompetitif, harga lahan yang murah, dan insentif fiskal. Hari ini, variabel tersebut belum tentu menjadi faktor penentu. Investor global semakin mempertimbangkan keandalan sistem kelistrikan, ketersediaan energi terbarukan, kualitas infrastruktur digital, ketahanan rantai pasok, hingga kemampuan suatu negara memenuhi target dekarbonisasi. Energi bersih tidak lagi menjadi pelengkap pembangunan industri, melainkan telah menjadi salah satu prasyaratnya.
Dari perspektif kawasan industri, perubahan tersebut terasa sangat nyata. Semakin banyak tenant, khususnya perusahaan yang berorientasi ekspor, menanyakan satu hal yang sebelumnya hampir tidak pernah muncul dalam negosiasi investasi: apakah kawasan industri mampu menyediakan listrik hijau? Pertanyaan ini bukan sekadar mengikuti tren. Bagi banyak perusahaan global, penggunaan energi terbarukan telah menjadi bagian dari komitmen korporasi sekaligus syarat untuk mempertahankan akses ke pasar internasional.
Dalam konteks itulah saya memandang Indonesia Solar Summit 2026 memiliki arti yang penting. Forum ini tidak lagi sekadar membahas panel surya, teknologi fotovoltaik, atau kapasitas pembangkit. Hampir seluruh pembahasan berfokus pada persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana membangun ekosistem yang mampu mempercepat investasi dalam energi bersih.
Mulai dari kesiapan jaringan transmisi, pembiayaan proyek, industri manufaktur panel surya, pengembangan sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS), hingga kepastian regulasi, semuanya bermuara pada satu tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem energi yang mampu mendukung pertumbuhan industri di Indonesia.
Optimisme pemerintah terhadap arah tersebut juga semakin terlihat. Presiden Prabowo Subianto menetapkan target pembangunan 100 GW PLTS sebagai bagian dari strategi besar menuju ketahanan energi nasional, dengan tahap awal sekitar 17 GW yang akan dipadukan dengan pengembangan Battery Energy Storage System (BESS).
Target tersebut layak diapresiasi karena memberikan sinyal kuat bahwa Indonesia ingin menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi hijau global. Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk mewujudkan program tersebut mencapai sekitar US$71,3 miliar, angka yang menunjukkan bahwa transisi energi bukan lagi proyek sektoral, melainkan agenda pembangunan nasional.
Namun, justru karena target tersebut sangat besar, menurut saya Indonesia memerlukan sesuatu yang setara: Roadmap 100 GW. Target adalah arah. Roadmap adalah cara mencapainya. Tanpa peta jalan yang rinci, target sebesar apa pun berisiko berhenti menjadi angka yang menginspirasi, tetapi sulit diterjemahkan menjadi proyek yang dapat dibangun, dibiayai, dihubungkan ke jaringan listrik, dan dimanfaatkan oleh dunia industri.
Di Indonesia Solar Summit 2026, saya melihat sesuatu yang menarik. Hampir tidak ada lagi perdebatan mengenai apakah Indonesia perlu mengembangkan energi surya. Konsensus itu sudah terbentuk. Perdebatan justru bergeser pada pertanyaan yang jauh lebih penting: bagaimana target besar tersebut dapat diwujudkan secara realistis?
Ketua UMUM HKI Didik Prasetiyono memberikan opini terkait target PLTS 100 gigawatt dan bottleneck energi surya Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News