Eri Minta Jajaran Pemkot Tak Tunggu Perintah, Sidak Dijadikan Tolak Ukur Kinerja

Eri menegaskan sistem pengawasan di lingkungan Pemkot sebenarnya sudah berjalan.

Mulai dari jaringan CCTV hingga layanan hotline yang memungkinkan setiap persoalan di lapangan dipantau secara langsung.

Karena itu, dia berharap lurah, camat, hingga kepala perangkat daerah dapat bergerak cepat menyelesaikan persoalan sebelum menjadi laporan kepada wali kota.

“Kenapa saya punya hotline? Untuk memastikan teman-teman ini sudah menyelesaikan masalah di lapangan atau belum. Kalau masih masuk hotline, berarti masalahnya belum selesai,” ucapnya.

Ke depan, Eri bahkan menginginkan setiap organisasi perangkat daerah memiliki hotline sendiri sehingga masyarakat tidak selalu bergantung menyampaikan aduan kepada wali kota.

Menurut dia, budaya kerja birokrasi harus dibangun agar tetap berjalan baik meski kepemimpinan daerah berganti.

“Saya ini maksimal sampai 2030. Yang harus bagus adalah birokrasinya. Kalau birokrasinya baik, rakyat akan senang. Kalau birokrasi tidak berjalan, percuma,” tuturnya.

Dia juga meminta Sekretaris Daerah dan para asisten melakukan evaluasi terhadap aparatur yang tidak menjalankan tugas sesuai kontrak kinerja dan pakta integritas.