Ramai Dugaan Pungutan Adminduk, Dispendukcapil Surabaya Buka Suara

Dia menambahkan apabila terdapat kesepakatan mengenai iuran lingkungan, pelaksanaannya harus mengacu pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pembinaan RT, RW, dan LPMK.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa hasil musyawarah mengenai dana swadaya masyarakat wajib dilaporkan kepada lurah untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan sebelum diberlakukan.

"Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan merupakan bentuk gotong royong yang bersifat sukarela, sehingga tidak boleh menjadi pungutan yang bersifat wajib ataupun mengandung unsur paksaan," pungkasnya. (antara/mcr12/jpnn)