Pakar Hukum Soroti Risiko Indonesia Terlibat dalam Rekonstruksi Gaza

"Secara yuridis formal, instrumen ini tidak bersifat mengikat. Namun dalam praktik internasional modern, komitmen politik dan soft law melahirkan ekspektasi hukum dan interpretasi tindakan tertentu dari negara lain," katanya.

Merespons berbagai isu tersebut, Hesti Armiwulan mengajak publik melihat kembali arah kebijakan luar negeri Indonesia berdasarkan amanat UUD 1945.

Menurut dia, pemerintah harus tetap berpegang pada tujuan bernegara, yakni melindungi warga negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

"Mari kita lihat kembali tujuan awal dari pendirian Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat," ujarnya.

Hesti juga menekankan pentingnya mekanisme check and balances dalam sistem pemerintahan presidensial untuk memastikan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah berjalan optimal.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Ubaya, Hwian Christianto, mengatakan diskusi tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan hukum dan kebangsaan.

"Ketika generasi kita mulai abai terhadap kondisi yang ada, bahkan tergagap terhadap hukum dalam konteks kehidupan manusia, akan jadi apa masa depan kita? Oleh sebab itu, mari berdiskusi dan menghadirkan solusi sebagai ciri khas Fakultas Hukum Ubaya," kata Hwian. (mcr12/jpnn)