Pemerintah Minta Masyarakat Tidak Nekat Menunaikan Haji Tak Sesusai Prosedural

Terkait kemungkinan sanksi bagi pelaku haji nonprosedural, Yusril menilai persoalan tersebut lebih bersifat administratif dibanding pidana. Karena itu, pendekatan yang dilakukan pemerintah lebih mengedepankan penyelesaian secara baik.

“Kami nggak bicara hukum lah. Jadi,  kalau yang begini ini kan persoalan administratif. Jangan kita mengartikan kalau hukum itu mau menjarahkan orang. Setiap masalah yang dihadapi warga negara itu kita selesaikan dengan cara yang baik. Jadi, pendekatannya bukan pendekatan hukum, ini masalah administratif, bukan pelanggaran kejahatan,” pungkasnya. (mcr23/jpnn)