Wali Kota Eri Minta Pengusaha Berani Lapor Jika Alami Premanisme

Selain premanisme, Eri juga menyinggung kerja Satgas Anti Mafia Tanah yang telah menangani laporan sengketa sertifikat tanah di Surabaya. Kasus tersebut kini telah berproses di pengadilan untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Eri juga mengimbau pengusaha kafe dan restoran mulai menerapkan sistem parkir non tunai melalui portal atau mesin EDC. Menurutnya, sistem digital akan meminimalkan potensi konflik di lapangan sekaligus meningkatkan transparansi.

Sementara itu, Ketua Apkrindo Jawa Timur Ferry Setiawan menilai langkah Pemkot Surabaya menjadi angin segar bagi dunia usaha. Dia mengakui masih ada pengusaha yang enggan bersuara meski mengalami gangguan.

“Banyak yang mengeluh ke saya, tapi tidak berani melapor. Dengan adanya Satgas ini, kami berharap pengusaha tidak takut lagi dan berani melapor jika ada gangguan,” kata Ferry.

Apkrindo, kata Ferry, mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya dan Forkopimda dalam memberantas premanisme demi menciptakan iklim usaha yang tertib, aman, dan berkelanjutan. (mcr23/jpnn)