Pemerintah Sepakat Perkuat Pencegahan Perkawinan Anak Hingga Tingkat Desa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah pusat dan daerah sepakat merumuskan rekomendasi lanjutan untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak hingga level desa.

Kesepakatan itu tercapai dalam Stakeholders Review Meeting Program BERANI II yang digelar di Surabaya, Rabu (10/12).

Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan Kementerian Bappenas, Kementerian PPPA, serta pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Salah satu fokus utama yang dibahas adalah penguatan edukasi publik serta pembentukan sistem rujukan yang lebih responsif di tingkat desa agar pencegahan dapat berjalan lebih efektif.

Kepala Perwakilan UNICEF Pulau Jawa Arie Rukmantara menegaskan bahwa percepatan perlindungan anak tidak bisa hanya bertumpu pada aspek hukum.

“Anak tidak bisa dilihat hanya sebagai objek program. Mereka adalah subjek yang memiliki suara dan hak,” ujarnya.

Arie menilai upaya perubahan sosial mustahil berjalan tanpa memberi ruang bagi anak untuk terlibat aktif.

Dia juga menekankan pentingnya memastikan anak yang sudah menikah tetap memperoleh layanan pendidikan dan perlindungan.