Kebijakan Parkir di Surabaya Dinilai Aneh, Pakar Unair: Penindakan Tak Tepat Sasaran

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Langkah Pemerintah Kota Surabaya yang menyegel sejumlah lokasi parkir di toko modern mendapat kritik tajam dari kalangan akademisi.

Pakar kebijakan publik Universitas Airlangga Parlaungan Iffah Nasution menyebut kebijakan tersebut sebagai tindakan yang janggal dan kontradiktif.

Menurut Parlaungan, yang akrab disapa Ucok, tujuan awal dari kebijakan pengendalian parkir adalah untuk menutup kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, dia mempertanyakan arah kebijakan yang justru menyasar pelaku usaha, bukan juru parkir liar yang seharusnya menjadi fokus utama penataan.

“Logika awalnya bagus, ingin menertibkan kebocoran dari sektor parkir, tetapi eksekusinya melenceng, karena toko modern yang sudah taat pajak malah jadi sasaran,” ujar Ucok, Senin (16/6).

Dia menilai kebijakan ini tidak adil terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban fiskal mereka. Menurutnya, yang seharusnya dibenahi adalah keberadaan parkir liar yang selama ini tak terintegrasi dalam sistem resmi.

“Sektor swasta yang sudah bayar pajak malah ditekan. Harusnya justru mereka difasilitasi, bukan disalahkan,” katanya.

Ucok menilai tindakan Pemkot sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab atas ketidaksanggupan mengendalikan praktik parkir liar.